Nusa Tenggara adalah sebuah wilayah kepulauan yang kaya akan sumberdaya alam (hutan, laut, perairan dan mineral), termasuk di dalamnya berbagai institusi lokal (kebudayaan) yang secara arif telah menjaga dan mengelolanya. Namun kegiatan eksploitasi secara berlebihan dan praktek-praktek pengelolaan terhadap sumberdaya alam yang tidak berkelanjutan telah meningkatkan laju angka kerusakan dan penurunan kuantitas maupun kualitas sumberdaya alam di kawasan ini. Secara lebih khususnya hal itu justeru terjadi pada beberapa dekade terakhir dan utamanya semenjak diberlakukannya otonomi daerah (desentralisasi) ini. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap penghidupan masyarakat pedesaan secara luas, di mana masyarakat miskin di pedesaanlah yang paling dirugikan oleh perusakan tersebut. Sebab banyak masyarakat yang tidak bisa lagi mengakses sumberdaya alam dimana sebelumnya para orangtua mereka bergantung.
Faktor-faktor penting yang mendasar dan ikut mendukung terjadinya permasalahan tersebut antara lain meliputi: system pengelolaan sumberdaya alam yang dilakukan secara bijaksana dan berkelanjutan secara berangsur-angsur telah ditinggalkan; Tekanan ekonomi dan jumlah populasi yang terus berkembang; Tidak adanya dukungan kebijakan baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional; Orientasi percepatan pertumbuhan di bidang ekonomi menyebabkan kurangnya perhatian dalam menjamin prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya alam secara keberlanjutan; yang terakhir adalah semenjak reformasi, ’politik’ masih menjadi panglima pembangunan.
Dalam rangka menjamin pengelolaan sumberdaya alam yang berbasis masyarakat beberapa pihak yng memiliki concern pada persoalan tersebut kemudian berinisiatif untuk melaukuan berbagai upaya untuk menanggulangi berbagai persoalan di atas. Tujuannya adalah agar para pihak dapat terlibat secara lebih aktif dalam proses pengelolaan sumberdaya alam dan penanggulangan kemiskinan. Salah satu aspek penting dalam mendukung efektifitas pelaksanaan program dan upaya di atas adalah bagaimana menyempurnakan proses dan mekanisme pengelolaan kemitraan (hibah) dengan berabagai pihak. Dalam rangka mempercepat proses pelayanan, penilaian dan pengambilan keputusan terhadap suatu inisiatif/usulan dari para pihak dan atau para mitra di daerah telah dipersiapkan suatu draft Konsep Skema Pengelolaan Pendanaan Alternatif yang dimaksudkan untuk memberi dukungan terhadap inisiatif/proposal kegiatan dalam skala kecil (untuk tahap awal) yang mempunyai nilai (proses, kontribusi, dampak) penting dalam mendukung pencapaian tujuan-tujuan di daerah dan mendukung upaya-upaya keberlanjutan (sustainability) program pengelolaan lingkungan dan penanggulangan kemiskinan.
Berdasarkan kesepakatan dalam pertemuan kosultasi/workshop yang melibatkan berbagai pihak di Mataram, Konsorsium Pengembangan Masyarakat Nusa Tenggara (KPMNT) telah didaulat dan direkomendasikan untuk memfasilitasi proses pewujudan sebuah kelembagaan yang menghimpun dan mengelola dana alternatif. Dalam hal ini KPMNT akan didukung oleh Tim Kecil (Tim 5 yang kemudian berkembang menjadi 7). Tim ini diharapkan dapat memfasilitasi Pengembangan lembaga independen yang kemudian disebut Regional Community Fund-RCF (RCF- kemudian berkembag menjadi Regional Community Foundation) tersebut. |
